Operasi Pasar, Gubernur Khofifah : Penuhi Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat

lintaspolitik

Lintaspolitik.com, Pamekasan – Memenuhi keterjangkauan daya beli Masyarakat terhadap bahan pokok utamanya beras, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melakukan operasi pasar murah dalam rangka memperingati Hari jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur (Prov. Jatim) di Halaman Bakorwil Pamekasan, Rabu (25/10/2023) kemarin.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa pasar murah ini digelar untuk bisa memenuhi keterjangkauan daya beli Masyarakat terhadap bahan pokok utamanya beras.

“Pasar murah yang digelar di Halaman Bakorwil Pamekasan ini menyediakan beras medium dengan harga jual Rp 52.000/ 5kg atau Rp 10.400/kg dan masing-masing orang maksimal membeli 10 kg beras, 250 kg gula pasir di jual Rp 13.00/kg setiap orang maksimal membeli 1 kg,” kata Khofifah dalam keterangan resmi diterima redaksi, Kamis (26/10/2023).

Khofifah menyebut, harga di pasar murah ini di bawah HET sekaligus di bawah harga pasar. Tentu, harapan kita adalah bisa memenuhi keterjangkauan daya beli Masyarakat, itu yang kita lakukan di berbagai tempat.

“Operasi pasar murah adalah pasar murah ke-38 yang digelar sejak 1 September 2023. Orang nomor satu di Jatim ini meminta Bupati Walikota bisa memberseiringi program ini dan diikuti lebih komprehensif lagi di masing-masing daerah yang dipimpinnya,”tutur Gubernur Khofifah.

Di momen ini, Gubernur Khofifah juga membagikan telur bagi masyarakat yang membawa balita dan ibu-ibu dalam kondisi hamil. Alasannya agar seluruh anak-anak tercukupi gizinya.

"Itu sudah menjadi SOP saya ketika menggelar dan kemudian meninjau pasar murah di berbagai kabupaten kota," tutur Gubernur Khofifah.

Selain itu ia mengungkapkan bahwa dari September 2022 hingga September 2023 Jatim surplus beras 9,23 persen. Namun demikian ia menyebut harga beras saat ini memang cenderung tinggi.

"Kalau beras di Jawa Timur year-on-year September 2022 sampai September 2023 kita ini surplus 9,23%, surplus," ungkapnya. (red)

lintaspolitik