Dugaan Kecurangan dari Jual Beli hingga lobi kursi, Kadispendik Jatim : Minta Buka-bukaan Data PPDB SMA/SMK Online 2023
SURABAYA, LINTASPOLITIK.COM - Proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia diwarnai dengan praktik kecurangan. Berdasarkan catatan, praktik curang ini terjadi disejumlah daerah di wilayah provinsi Jawa Timur, mulai dari jalur afirmasi hingga zonasi.
Tak hanya itu, persoalan jual beli seragam pun hingga jutaan rupiah di sekolah SMA/SMK Negeri pun bukan menjadi rahasia lagi. Sampai jual beli bangku pun juga bayian dari eskpetasi buruknya penyelenggara negera dalam hal pembinaan Pendidikan yang bersih dari korupsi khususnya di wilayah Jawa Timur.
"Ratusan hingga ribuan saling berebut mendapatkan bangku sekolah negeri, setelah masuk negeri di palak harus beli seragam melalui koperasi. Kalau begini buat apa saling berebut?," ucap Ketua LSM Garad Indonesia, Achmad Garad. Jumat kemarin (21/07/2023).
Garad menambahkan, terkait dugaan jual beli bangku pun masih banyak ditemui.
"Saya temui dengan mata kepala sendiri. Disalah satu sekolah swasta di Surabaya, ada murid yang minta pengembalian uang pendaftaran dikarenakan telah terima di sekolah negeri. Padahal, pendaftaran melalui jalur yang katanya menggunakan sistem online sudah resmi tutup semuanya. Tapi, kok masih bisa masuk? Logikanya dimana?," kata Garad.
Menurut Garad, jalur titipan pun banyak ditemui di lapangan. Sudah jelas tidak bisa masuk, ketika lobi -lobi akhirnya lolos dan bisa diterima masuk sekolah negeri. Bisa dikatakan melalui pintu belakang.
"Saya rasa setiap PPDB dari tahun ke tahun selalu ada. Ayo, kalau mau buka-bukaan data, khususnya di SMAN/SMKN gak perlu jauh-jauh, di wailayah Surabaya saja, saya meyakini akan ditemukan hal itu," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dieemo oleh puluhan wali murid dan LSM.
Dimana isu yang diambil terkait dugaan pungli peserta didik baru dan kinerja Kepala Dinas yang baru Aries Agung Paiewai. Senin lalu (17/07/2023).
Dalam orasinya, pendemo menyampaikan bahwa masih ditemukan adanya pungli berupa pembelian perlengkapan sekolah, seperti seragam, kaos kaki hingga sepatu dll.
"Tarifnya beragam, mulai dari 2juta hingga 6juta," kata Orator aksi, Wiwin.
Menurutnya lagi, penemuan dugaan pungli tersebut terjadi di Surabaya, Sidoarjo dan kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Timur.
"Padahal menurut Dewan Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi E mengatakan bahwa anggaran untuk itu sudah ada melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan sudah diturunkan, namun dari pihak Dinas mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada, kalau kayak gini bisa jadi tumpang tindih," ungkap orator aksi.
Lain halnya dengan orator lain, telah menyinggung adanya bangku kosong yang mencapai puluhan ribu. Karena dianggap kegagalan PPDB Online.
"Ketika ada ribuan walimurid yang ingin anaknya bisa masuk ke Sekolah Negeri supaya mendapatkan fasilitas dari Negara, tapi setelah masuk, lalu buat apa didaftarkan ke Sekolah Negeri?," tutur yang diketahui bernama Achmad Garad.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung karakteristik Aries Agung Paiwaei selaku Kepala Dinas yang dianggap menanggapi persoalan rakyat tapi mengarah ke Pribadi.
"Anehnya lagi, ketika pihak Kepala Dinas di kritik, malah menganggap bahwa kami selaku control sosial masyarakat telah menjelek-jelekkan. Seharusnya dia itu tau kapasitasnya," ungkapnya dalam keterangan dirilis diterima redaksi, hari ini (22/7/2023).
Maka dari itu, pendemo meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indae Parawansa, supaya mengevaluasi kepala Dinas Pendidikan yang baru tersebut terkait kinerja dan Attitudenya.
"Jangan sampai, Gubernur Jawa Timur yang bertumpuk-tumpuk mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga baik level nasional hingga internasional, tapi dianggap gagal karena persoalan pendidikan," pungkasnya. (red)