‘Roadmap Big Data’ Jadi Mesin Keterbukaan Akses Informasi di DPR

lintaspolitik

Parlemen, LINTASPOLITIK.COM - Pengelolaan big data atau informasi yang beragam dengan jumlah yang sangat besar membutuhkan cara yang efektif. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memandang pengelolaan tersebut nantinya akan membantu berbagai kebutuhan informasi dalam pembentukan legislasi, mulai dari naskah akademis hingga penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM). 

“Harus dipahami bahwa saat ini data adalah raja. Semua keputusan di DPR ke depannya harus berbasis data. Big data yang masih dalam proses dibangun ini akan menjadi mesin-mesin bagi publik untuk mengakses berbagai keputusan keputusan politik DPR,” kata Indra saat menghadiri konsinyering ‘Pembangunan Roadmap Big Data’ di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/6/2021). 

Hingga saat ini, DPR RI telah memberikan akses luas bagi masyarakat untuk menyaksikan berbagai persidangan secara langsung, baik melalui laman website dan sosial media. Melalui command center atau pusat informasi, publik juga bisa mengakses berbagai dokumen untuk berbagai keperluan, khususnya kepentingan akademis. 

Selaku pelaksana, Ketua Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Indra Pahlevi menjelaskan, big data nantinya setidaknya akan terbagi menjadi dua layer. Lapisan pertama memuat data publik yang bersifat informatif, sedangkan berikutnya berupa akses khusus yang hanya dimiliki oleh Anggota DPR dan stakeholder internal. Yang terakhir menjadi penting, mengingat tujuan big data dimaksudkan untuk menjadi dasar keputusan. 

“Hal itu penting karena tujuan akhirnya adalah sebagai sumber rujukan atau referensi dalam pengambilan kebijakan bagi Anggota DPR. Data yang dikecualikan hanya bisa diakses melalui username dan password. Harapannya kebijakan dan pandangan anggota berdasarkan data, tidak sekadar asumsi,” ungkap Indra Pahlevi. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Guru Besar Fasilkom Universitas Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Nama Domain Indonesia (PANDI), Yudho Giri Sucahyo, berharap bahwa dengan dibentuknya roadmap big data maka nantinya berbagai kebutuhan informasi Anggota DPR dapat terpenuhi. 

“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dimulai dengan menata, mengidentifikasi, dan mengetahui dokumen, data, dan informasi apa saja yang dibutuhkan. Sehingga nantinya data-data tersebut bisa diklasifikasikan dan dilakukan proses digitisasi dan digitalisasinya, baru kemudian bisa dimanfaatkan semua pihak,” terang Prof. Yudho. 

Faktor keamanan data juga menjadi aspek yang tak kalah penting. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak pemangku kepentingan. Yudho menyarankan untuk segera dibentuk sistem keamanan data. Tidak hanya itu, perlu juga dibangun kebijakan lain yang menyangkut layanan sistem informasi. Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan big data.

“Pertama dari sisi perangkat kerasnya, jutaan data harus bisa muat ke dalam hardware dan server-nya. Kedua, perangkat lunak, perlu dipastikan mampu mengkategorisasi seluruh data yang ada. Berikutnya dari sisi SDM, perlu diperkuat agar bisa melayani, baik Anggota DPR atau masyarakat. Kalau sudah terlihat bisa dijadikan pilot project untuk dapat berjalan,” pungkasnya.