BPN Prabowo-Sandi Beberkan Klaim Jutaan DPT Bermasalah

lintaspolitik.com

Menolak Perhitungan KPU. Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama pendukungnya melakukan doa bersama usai menggelar pengumuman kecurangan pada acara Mengungkap Fakta fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Jakarta, Selasa (14/5/19).

LINTASPOLITIK.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membeberkan kecurangan-kecurangan yang terjadi sebelum, selama dan setelah proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Salah satunya, kekisruhan soal daftar pemilih tetap (DPT) yang menjadi pintu masuk terjadinya kecurangan Pemilu 2019 terjadi secara terstruktur sistematis dan masif. Protes yang dilayangkan BPN terkait DPT inj tak pernah ditanggapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April 2019.

"DPT tidak pernah selesai dan tidak pernah ada DPT final sampai kita berlangsung Pilpres," kata Ketua Tim Cyber BPN, Agus Maksum dalam acara 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Agus menyatakan, pihaknya menemukan adanya 17,5 juta nama dalam DPT yang dinilainya sebagai tuyul atau tidak masuk akal dan 6,1 juta nama ganda. Jumlah tersebut belum termasuk adanya 18,8 juta nama invalid yang ditemukan BPN di lima provinsi di Pulau Jawa.

"Kemudian ada 117.333 KK yang manipulatif. Saat diperiksa ke lapangan, kami menemukan DPT siluman atau DPT tuyul, dan itu ada buktinya," ungkapnya.

Agus menambahkan, pihaknya menemukan jutaan pemilih yang memiliki tanggal lahir sama. Terdapat 9,8 juta pemilih yang lahir pada 1 Juli. Bahkan, terdapat satu TPS dimana 228 pemilihnya memiliki tanggal lahir yang sama.

"Ini awal ketidakmasukakalan itu," katanya.

Ketidakberesan DPT ini kata Agus menunjukkan petugas KPU tidak pernah bertemu langsung dengan masyarakat untuk melakukan pencocokan dan penelitian ( coklit) sesuai PKPU nomor 11 tahun 2018. Menurut Agus, bila coklit dilakukan, KPU pasti dapat melakukan pemutakhiran data pemilih.

"Jadi tidak pernah terverifikasi apakah orangnya ada atau tidak. Ini bagian yang 17,5 juta," katanya.

Agus mengatakan, tim BPN yang dipimpin Direktur Komunikasi dan Media Hashim Djojohadikusumo memprotes KPU mengenai DPT bermasalah ini pada 14 April 2019 atau tiga hari sebelum hari pencoblosan. Namun, KPU tetap bergeming dan tidak memperbaiki kesalahan yang terjadi. Padahal, dalam pertemuan dengan KPU, BPN menyampaikan adanya dugaan kesalahan dalam penyusunan DPT sengaja dilakukan oleh pihak tertentu yang menyusup di KPU untuk mengacaukan proses penghitungan suara.

"Kalau orang itu tidak ditemukan, pasti pada saat penghitungan suara akan mengacau. Itu yang kami sampaikan pada tanggal 14 April di KPU," katanya. 

sumber : beritasatu.com